Lobby, Negosiasi& Presentasi

LOBBY,NEGOSIASI&PRESENTASI,

1. Pengertian Lobby dan Negosiasi
   • Pengeritan Lobby

Dalam kehidupan sehari hari kita sering mendengar istilah lobby atau dalam bahasa Indonesia disebut lobi. Sebenarnya dalam kehidupan sehari hari pun banyak hal yang bisa dikategorikan sebagai proses lobby. Karena setiap orang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda beda, dan untuk mencapai tujuan yang berbeda itu terkadang seseorang harus membujuk orang lain agar menerima ide, gagasan, nilai, yang dimilikinya sehingga sejalan dengan kepentingannya. Seorang anak kecil yang merengek orang tuanya untuk membelikan mainan pun dapat dikatakan sebagai lobby terhadap kedua orang tuanya.

Dalam kehidupan politik, lobby merupakan salah satu bagian penting karena adanya  berbagai macam kepentingan yang harus diakomodasikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif. Karena itu lobby politik seringkali diaggap sebagai bagian dari proses mencapai kesepakatan politik antara berbagai pihak. Sementara didalam sebuah organisasi biasanya lobby dilakukan untuk membujuk pihak pihak tertentu yang berwenang dalam pengambilan keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

Ditilik dari asal katanya, lobby bermakna sebagai ruang tunggu di hotel hotel. Atau bisa dikatakan sebagai tempat duduk duduk atau berkumpul. Kata melobi sendiri mulai berkembang ke arah politik terutama dikaitkan dengan aktivitas para anggota parlemen Inggris yang seringkali memanfaatkan waktu istirahat mereka untuk duduk duduk di ruang lobby sambil melakukan pendekatan dengan pihak pihak lainnya.

Definisi kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa melobi adalah melakukan pendekatan secara tidak resmi. Sementara menurut kamus Webster, Lobby atau Lobbying berarti: Melakukan aktivitas yang bertujuan mempengaruhi pegawai umum dan khususnya anggota legislatif dalam pembuatan peraturan. Menurut Advanced English – Indonesia Dictionary, Lobby atau Lobbying berarti: Orang atau kelompok yang mencari muka untuk mempengaruhi anggota Parlemen;. Sedangkan Lobbyist berarti: Orang yang mencoba mempengaruhi pembuat undang-undang.

Sejalan dengan kedua definisi yang terakhir, kamus wikipedia menyebutkan bahwa lobby  merupakan tindakan berupa usaha untuk mempengaruhi keputusan keputusan yang dibuat oleh pegawai pemerintahan, kebanyakan adalah legislator atau anggota dari bagian bagian pembuat peraturan. 

Definisi yang terbatas pada lingkup politik itu lantas sering dikaitkan dengan kegiatan public affairs, yakni salah satu fungsi public relations dalam kitannya dengan proses komunikasi dengan public pemerintahan. Dengan kata lain lobby pada konteks public relations  hanya terbatas pada level public affairs yang erat kaitannya dengan government relations dan bukan ditujuan  untuk hubungan dengen sektor swasta lainnya. Salah satunya yang dikembangkan oleh Cutlip, Center, dan Broom (2000) dimana menurut mereka lobby adalah bagian khusus dari public relations untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah terutama untuk tujuan mempengaruhi legislasi dan regulasi. (“lobbying is a specialized part of public relations that builds and maintains relations with government primarily for the purpose of influencing legislation and regulations…”).

Tak heran jika di sejumlah buku buku teks public relations, lobbying juga  sering dipertimbangkan sebagai sepesialisasi dari public relations (2007). Toth (1990) mendefinisikan lobbying sebagai fungsi dari manajemen isu. Sementara Toth (1986) melihat lobbying sebagai wilayah khusus dari public relations. Sementara Gut dan Masrh (2000) hanya menekankan pada peran para pelobi dalam rangka menyampaikan informasi persuasi kepada aparat pemerintahan.

Dari beberapa definisi dan literatur di atas, tampaknya lobbying yang berkembang saat ini cenderung sebagai proses mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berada di tingkat legislatif atau pemerintahan. Lebih khusus lagi ada kecenderungan bahwa posisi pelobi dalam kaitan di atas terutama ditempati oleh public affairs yang merupakan salah satu fungsi public relations dalam kaitannya dengan government relations. Beberapa uraian di atas tampaknya lebih menekankan lobbying sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif atau pemerintahan. Namun pendekatan tersebut justru mempersempit ruang lingkup lobby sendiri sebagai semata bagian dari proses politik.

Di Amerika dan Inggris umumnya, dimana lobbying pada awalnya berkembang, istilah lobby memang identik dan  hampir selalu berkaitan dengan upaya mempengaruhi pengambil kebijakan di level pemerintahan atau legislatif. umumnya lobby dilakukan oleh banyak pihak termasuk individu, kelompok atau bahkan organisasi, yang tergabung dalam perusahaan swasta, ataupun kelompok kepentingan lainnya seperti lembaga advokasi, LSM dan berbagai kelompok kepentingan lainnya. Tujuan mereka tidak lain adalah melobi pemerintah agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam kebijakan pemerintah.

Sementara belakangan istilah lobby juga tidak hanya digunakan dalam rangka melakukan upaya pendekatan terhadap pengambil kebijakan politik atau legislator. Bahkan istilah lobby lebih meluas pada seluruh aktivitas untuk membujuk pengambil kebijakan tidak terbatas pada level legislatif atau pemerintahan agar mereka mempertimbangkan kepentingan pelobi atau pihak yang diwakili pelobi dalam output kebijakan atau aturan, namun lebih dari itu lobbying bisa juga digunakan untuk kepentingan yang lebih luas meliputi kontrak kerja, MOU, atau kesepakatan lainnya. AB Susanto dalam oleh Redi Panuju (2010: 18) misalnya tidak menekankan  definisinya semata pada lobbying politik. Menurutnya “Melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik pelobi, dengan demikian diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan …. Kegiatan melobi bisa jadi sama pentingnya dengan pemngembangan kompetensi profesional”

Sementara Anwar (1997) mendefinisikan lobbying lebih luas lagi, yakni suatu upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak (perorangan, kelompok, Swasta, pemerintah) yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga target yang diinginkan tercapai. Pramono (1997) juga dalam definisinya tidak menekankan lobby sebaga proses mempengaruhi keijakan pemerintah. Menurutnya lobby merupakan suatu pressure group yang mempraktekkan kiat-kiat untuk mempengaruhi orang-orang dan berupaya mendapatkan relasi yang bermanfaat. Definisi ini juga semata menekankan lobby sebagai sarana untuk membangun koalisi dengan organisasi- organisasi lain dengan berbagai tujuan dan kepentingan.

Dari berbagai definisi di atas ada sebuah titik temu, yakni adanya usaha dari pelobi untuk mempengaruhi sikap dari pengambil keputusan entah di level pemerintahan, legislatif atau di berbagai organisasi lainnya agar mau mempertimbangkan kepentingan di pelobi dalam kebijakan yang nantinya akan dihasilkan. Bisa dikatakan bahwa pelobi lebih bersikap pro aktif dalam melakukan pendekatan kepada pihak lain dalam hal ini pengambil keputusan/kebijakan agar mengakomodasi kepentingan pelobi.

3 Karakteristik  Lobbying

1. Bersifat tidak resmi/ Informal dapat dilakukan diluar forum atau perundingan yang secara resmi disepakati .
2. Bentuk dapat beragam dapat berupa obrolan yang dimulai dengan tegursapa, atau dengan surat
3. Waktu dan tempat dapat kapan dan dimana saja sebatas dalam kondisi wajar atau suasana memungkinkan. Waktu yang dipilih atau dipergunakan  dapat mendukung dan menciptakan suasan yang menyenangkan, sehingga orang dapat bersikap rilek dan
4. Pelaku /aktor atau pihak yang melakukan lobbying dapat beragam dan siapa saja yakni pihak yang bekepentingan dapat pihak eksekutif atau pemerintahan, pihak legislatif, kalangan bisnis, aktifis LSM, tokoh masyarakat atau ormas, atau pihak lain yang terkait pada obyek lobby.
5. Bila dibutuhkan dapat melibatkan pihak ketiga untuk perantara
6. Arah pendekatan dapat bersifat satu arah pihak yang melobi harus aktif mendekati pihak  yang dilobi. Pelobi diharapkan tidak bersikap pasif atau menunggu pihak lain sehingga terkesan kurang perhatian.

4 Target Kegiatan Lobi :

• Mempengaruhi kebijakan.
• Menarik dukungan
• Memenangkan prasyarat kontrak/ dalam kegiatan /bisnis
• Memudahkan urusan
• Memperoleh akses untuk kegiatan berikutnya.
• Menyampaikan informasi untuk memperjelas kegiatan.

Dilema etik atas kehadiran para pelobi

Dengan semakin banyaknya lobby lobby politik belakangan ini memunculkan banyak tanda tanya terutama di kalangan publik yang mengenai transparansi dalam proses lobbying tersebut, diantara berbagai isu tersebut adalah (Nadler dan Schulman) :

1. Fairness /kejujuran

Banyaknya praktek praktek yang tidak etis saat ini dihubungkan dengan lobby yang membayar pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang menguntungan mereka.

2. Transparency/transparan

Adanya tuntutan dari publik agar proses lobby yang dilakukan dapat dikontrol oleh publik. Publik menuntut adanya akses yang luas yang memungkinkan mereka dapat telibat dalam proses pembuatan keputusan

3. Common Good/kepentingan umum

Walau bagaimana para pelobi adalah pihak yang bertindak atas kepentingan klien mereka. Hal ini tentu tidak berbeda jauh dengan seorang pengacara yang bertindak membela kepentingan klien mereka. Karena itu saat ini muncul tuntutan publik agar para pelobby bertindak untuk kepentingan umum.

1.2. Pengertian Negosiasi

Sama seperti lobby, negosiasi pada dasarnya tidak dapat dihilangkan dari kehidupan sehari hari. Setiap orang pada dasarnya selalu melakukan negosiasi dengan orang lain agar kepentingannya dapat tercapai. Negosiasi pada dasarnya merupakan kegiatan tawar menawar yang dilakukan oleh dua (2) pihak agar kepentingan masing-masing dapat terakomodasi dengan baik. Negosiasi karena itu merupakan proses untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak.  Misalnya, Saat seorang calon karyawan melakukan proses tawar menawar gaji juga merupakan bagian dari proses negosiasi.

Negosiasi pada dasarnya merupakan proses untuk mencapai suatu titik temu. Dengan demikian negosiasi adalah alat ataupun sarana bagi dua pihak untuk saling mempengaruhi. McCormack dalam bukunya On Negotiating (1995) menyebutkan bahwa negosiasi merupakan suatu proses untuk memperoleh hal hal yang terbaik pada saat pihak lain mulai bertindak sesuai dengan kepentingannya ( Negotiating is the process of getting the best terms once the other side starts to act on their interest). Sementara itu Gerald I. Nirenberg dalam bukunya  The Art of Negotiating ( 1996) lebih memfokuskan pada upaya untuk memperoleh satu kesepakatan.  … negotiating is… a means of achieving one’s goals in every relationship regardless of the circumstances (negosiasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan bersama dalam setiap hubungan tanpa mengacu pada lingkungan sekelilingnya). Sementara  Roger Fisher & William Ury lebih melihat negosiasi sebagai alat untuk memperoleh apa yang diinginkan seseorang dari orang lain ( Negotiation is a basic means of getting what you want from others).

Berikut beberapa penjabaran negosiasi. Diantaranya Hartman menyebutkan negosiasi sebagai proses komunikasi antara dua pihak, yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama

Sementara itu Oliver mendefinisikan negosiasi lebih kepada proses jual beli, dimana kondisi ini mencerminkan posisi keduanya yang seimbang seperti halnya pembeli berhak memperoleh barang sesuai dengan harga yang dikeluarkan sebaliknya penjual juga berhak memperoleh keuntungan sesuai kualitas barang yang ditawarkannya. Oliver mendefinisikan lobbying sebagai sebuah transaksi dimana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.

Sedangkan menurut Fisher R dan William Ury; Negoisasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat keduabelah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.

Dari beberapa uraian diatas diatas, dapat dikemukakan bahwa suatu proses negosiasi selalu melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Hasil akhir dari proses negosiasi itu sendiri merupakan kesepakatan bersama

Negosiasi adalah suatu proses yang dinamis, yang melibatkan penyesuaian diantara dua pihak yang terlibat, dimana masing masing pihak memiliki kepentingan berbeda. Komunikasi dua arah yang dikemukakan Fisher, misalnya memberikan gambaran bahwa proses negosiasi tidak seharusnya bersifat linier atau searah, dimana ada salah satu pihak yang menguasai jalannya proses negosiasi dan tidak memberi kesempatan pada pihak lain untuk memperoleh haknya.

Menilik dari uraian tersebut di atas, semestinya jika kedua belah pihak yang bernegosiasi tidak berusaha untuk mengalahkan salah satu pihak, sehingga hasil dari kesepakatan tersebut menguntungkan semua pihak yang terlibat. Artinya, tidak ada satupun pihak yang merasa dikalahkan atau dirugikan akibat adanya kesepakatan dalam bernegosiasi. Meskipun pada kenyatannya tidak selalu negosiasi berakhir dengan memuaskan semua pihak.

Dari berbagai uraian tersebut, jelas bahwa dalam proses negosiasi masing masing pihak yang terlibat tersebut harus beritikad baik untuk berusaha secara bersama sama mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kepentingan keduanya. Meskipun ada kalanya  hasil dari negosiasi itu adalah kesepakatan untuk tidak bersepakat terhadap sesuatu hal yang sedang dinegosiasikan tersebut.

Mengapa Perlu Negosiasi?

Dalam kehidupan sehari hari manusia tidak dapat dilepaskan dari kepentingan baik itu dalam kapasitasnya sebagi individu ataupun pada level organisasi. Di satu sisi manusia menginginkan agar kepentingannya tetap terakomodasi namun di sisi lain, tidak semua kepentingannya sejalan dengan kepentingan orang lain. Di sinilah pentingnya negosiasi, yakni sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai konflik ataupun masalah yang muncul sebagai akibat benturan kepentingan tersebut.

Pada dasarnya sejumlah pihak berusaha untuk berdamai dan melakukan negosiasi karena dua alasan ( Rogers, 2002) :

1)    Untuk menciptakan sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh masing masing pihak.

2)    Untuk menyelesaikan masalah atau menolak diantara pihak pihak yang terlibat. Karena orang dapat bernegosiasi mengenai banyak hal yang berbeda, memahami proses dasar dari negosiasi merupakan sesuatu yang penting bagi setiap orang yang melakukan kerjasama dengan orang lain.

Karakteristik dari suatu negosiasi

Ada setidaknya 6 karakterisitik yang mendorong dilakukannya negosiasi. Diantaranya , sebagaimana yang disebutkan oleh Helen Rogers

1. terdapat dua atau lebih pihak, dimana terdiri dari dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi.
2. terdapat suatu konflik kepentingan diantara dua atau lebih pihak, dimana apa yang diinginkan salah satu pihak tidak selalu diinginkan oleh pihak lain , dan oleh karena itu pihak pihak yang terlibat mencari cara penyelesaian konflik tersebut.
3. pihak pihak tersebut melakukan negosiasi karena mereka berpikir mereka dapat menggunakan sejumlah pengaruh untuk memperoleh kesepakatan yang lebih baik
4. pihak pihak yang yang terlibat, minimal pada saat terjadi masalah atau sengketa, lebih suka mencari kesepakatan dibadingkan dengan berkonflik secara langsung, melakukan kesepakatan sepihak, memutuskan hubungan atau menolak adanya pihak penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
5. ketika kita melakukan negosiai, kita berharap adalah saling timbal balik (take and give). Kita berharap kedua pihak akan saling memodifikasi atau memberikan sesuatu dari pernyataan atau permintaan mereka. Meskipun kedua pihak pihak yang bersengketa mungkin pada awalnya berdebat keras untuk memperoleh apa yang mereka inginkan , masing masing saling mendorong untuk berdamai , biasanya kedua pihak akan memodifikasi kedudukan masing masing.
6. negosiasi yang berhasil melibatkan manajemen yang tak nampak (intangibles) sekaligus penyelesaian yanga dapat terlihat (tangibles) (misalnya harga atau daftar kesepakatan). Faktor faktor yang tidak dapat dilihat tersebut mendasari motivasi psikologis yang mungkin secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak pihak yang terlibat selama proses negosiasi.

Jenis negosiator

Ada dua macam negosiator :

1. Value claimers

Memandang negosiasi sebagai suatu proses pertikaianmasing masing pihak berusaha mendapatkan sebanyak mungkin jatah atau kemenangan dan memberikan sesedikit mungkin jatah atau kemengan bagi pihak lawannya

2. Value creators

Mengutamakan proses yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Mencoba untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak yang bernegosiasi.cara yang digunakan adalah dengan mengembangkan hubungan yang kolaboratif, penyesuaikan kepentingan kedua belah pihak, bersikap ramah dan kooperatif.

Tujuan Negosiasi

Pada dasarnya ada beberapa tujuan yang hendak dicapai para pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Yang menjadi pokok persoalan, dalam proses negosiasi kadang tidak semua pihak mau mengakui dan menempatkan kepentingan pihak lawan sama kedudukannya dengan kepentingan dirinya sendiri. Karena itu ada beberapa tujuan pihak pihak yang terlibat dalam proses diplomasi:

• Tujuan Agresif, berusahan memperoleh keuntungan dari kerugian (damage) pihak lawan.
• Tujuan Kompetitif, berusaha memperoleh sesuatu yang lebih (getting more) dari pihak lawan
• Tujuan Kooperatif, berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan (mutual gain)
• Tujuan Pemusatan Diri, berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain.
• Tujuan Defensif, berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif
• Tujuan Kombinasi

Paradigma Negosiasi

Pada dasarnya ada dua paradigma yang dapat muncul dari proses negosiasi, yakni apakah masing masing pihak terpuaskan dan terakomodasi kepentingannya tanpa merasa dirugikan oleh pihak lawan, atau ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

1. Negosiasi Menang – Kalah (Win – Lose)

• Sudut pandang klasik yang memandang bargaining sebagai situasi win-lose, jika salah satu pihak menang maka pihak lain akan kalah
• Disebut juga negosiasi Zero – Sum atau negosiasi distributive
• Asumsi; sumber daya terbatas (limited resources) dan proses negosiasi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan sumber daya tersebut

2. Negosiasi Menang – Menang (Win – Win)

• Sudut pandang modern yang memandang negosiasi sebagai situasi win-win, di mana kedua belah pihak mendapat keuntungan sebagai hasil dari negosiasi.
• Disebut juga negosiasi positive – sum atau negosiasi integrative

2. Pengertian Diplomasi

Diplomasi pada hakekatnya merupakan negosiasi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Diplomasi dapat menjadi  alat atau sarana bagi suatu negara untuk dapat menempatkan kepentingannya saat berinteraksi dengan negara negara lain yang juga mempunyai kepentingan berbeda. Sejalan dengan negosiasi yang telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya diplomasi juga bertumpu  pada usaha untuk mencapai keepakatan diantara negara negara yang terlibat. Dengan demikian diplomasi pada dasarnya merupakan sarana yang digunakan negara dalam kaitannya untuk memelihara kepentingannuya di pentas internasional melalui perwakilan negara tersebut. Karena itu diplomasi merupakan bagian penting dalam hubungan international (international relations).

Secara harfiah diplomasi berasal dari kata “diploun” yang merupakan BahasaYunani, artinya melipat. Dimana dahulunya warga Yunani sering bepergian ke luar wilayah mereka menggunakan “diplomas” yakni sebuah kertas yang dilipat duayang  yang didesain sebagai dokumen resmi Negara yang merupakan semacam surat jalan masa Romawi dicetak pada piringan logam dobel, dilipat, dan dijahit.

Diplomasi secara luas sering didefinisikan sebagai seni dalam menjalankan negosiasi, kesepakatan dan  hubungan di antara dua atau lebih pihak dalam suatu cara yang sensitif. Pihak pihak di sini dapat merupakan dua orang atau bahkan antar negara.

Menurut Sir Ernest Satow “ diplomasi adalah penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antar pemerintah negara-negara merdeka, kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungan negara-negara pengikutnya atau lebih singkat lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antara negara-negara dengan cara damai” (Satow, 2009)

Ellis Briggs mendefinisikan diplomasi sebagai  sebuah kegiatan urusan officialdengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan. Tujuan diplomasi adalah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan (1968, p.202)
Geoffrey McDermottm mendefinisikan diplomasi sebagai  pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional. Masing-masing negara, seberapapun kaliber dan ukurannya, selalu ingin memelihara/ mengembangkan posisinya dalam kancah internasional. Begitulah adanya, kendati faktanya, akan lebih baik jika lebih sedikit negara nationally minded di dunia ini. (1973, p.39)

Sementara Menurut Ian Brownlie, “Diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang didalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi”.

Sementara itu Hans J. Morgenthau  memberikan arti diplomasi dalam arti luas dan arti sempit:

• Dalam arti luas

Diplomacy is formation and execution of foreign policy on all levels, the highest as well as the sub-ordinate. (Diplomasi adalah pembentukan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya, dari yang tertinggi hingga yang terendah)
Jadi dalam hal ini menyangkut perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya.

• Dalam arti sempit

Diplomasi adalah suatu medium, channel, atau cara dimana hubungan resmi antara pemerintah itu terjadi;

Dari berbagai definisi di atas jelas bahwa diplomasi merupakan cara untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat dalam lapangan intenational. Diplomasi merupakan suatu cara berkomunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak yang dapat dilakukan melalui negosiasi atau bentuk komunikasi lainnya, dimana pihak-pihak yang bernegosiasi tersebut merupakan perwakilan dari negara yang bersangkutan. Dengan demikian bisa dikatakan diplomasi merupakan cara-cara komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan kepentingannya serta memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip atau berbagai kebijakan dan sikap politik yang dilakukan oleh negara tersebut.

Sejalan dengan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, Rourke dalam bukunya menyebutkan diplomasi pada hakekatnya melibatkan setidaknya 3 hal penting yakni, komunikasi, negosiasi, dan advokasi.

Shane Stinemets menyebutkan bahwa fungsi diplomasi termasuk diantaranya adalah mengedepankan kepentingan nasional melalui beberapa metode diantaranya :  observing and reporting, negotiating, symbolically representing, intervening, and propagandizing (pengamatan dan observasi, negosiasi, representasi simbolik, intervensi, dan propaganda).

Stinemets mengatakan setidaknya ada tujuh karakteristik yang menggambarkan pendekatan baru terhadap diplomasi, diantaranya :cakupan geografi yang luas, diplomasi multilateral, manuver parlemen, diplomasi yang demokratis, komunikasi antar pemimpin melalui pertemuan puncak, dan diplomasi public (expanded geographic scope, multilateral diplomacy, parliamentary maneuvering, democratized diplomacy, open diplomacy, leader-to-leader communications through summit meetings, and public diplomacy). Kesemua perubahan ini menurut Stinemetz mencerminkan perubahan dalam proses yang terdapat dalam sistem internasional dan politik domestik. Beberapa perubahan juga akan menguntungkan namun di sisi lain juga memiliki konsekuensi yang negatif, karena itu diplomasi akan semakin kompleks dan semakin penting.

Diplomasi sendiri menurut Stinemetz merupakan proses komunikasi yang memiliki 3 element pokok, diantaranya :

1. pertama, negosiasi melalui diskusi secara langsung maupun tidak langsung antara dua atau lebih negara
2. kedua, sinyal ( signaling).
3. ketiga, diplomasi public (public diplomacy).

Jenis jenis diplomasi

Seiring dengan perkembangan politik dunia saat ini, praktek praktek diplomasi juga mengalamai perkembangan. Ada banyak jenis dan model diplomasi yang berkembang saat ini. Berdasarkan karakternya Brian White mengkategorikan diplomasi kedalam 2 jenis :

1. Diplomasi tradisional merupakan diplomasi yang menyangkut satu pemerintah Negara dengan pemerintah dari Negara lainnya secara official; Diplomasi tradisional terutama menekankan pada pada isu berat semacam issue perperangan, perjanjian perdamaian, serta batas-batas Negara. Karena itu diplomasi tradisional bersifat sangat tertutup dan rahasia
2. Diplomasi modern seringkali diramaikan oleh intergovernmental organization (IGO’s) dan non-govermental organization (NGO’s).penekanan utamanya pada isu isu yang ringan semacam HAM, lingkungan, ekonomi, dan budaya.

Metode diplomasi

Ada 2 jenis metode diplomasi, yakni :

1. Track I Diplomacy

Merupakan diplomasi yang melibatkan pemerintah dengan pemerintah (G to G), sifatnya rahasia dan biasnya digunakan untuk mengakhiri suatu konflik dan pertikaian.

2. Track II Diplomacy/ Public Diplomacy

Diplomasi publik merupakan upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui saling pengertian, memberikan pengertian, dan mempengaruhi khalayak asing. Diplomasi publik lebih menekankan pada cara cara komunikasi dengan publik di negara lain. Pelakunya bisa individu, konsuler, atau pelaku bisnis. Sarana yang digunakan misalnya pertukaran misi dagang, pertukaran pelajar, dll (Pudjomartono, 2008).

Fungsi Diplomasi

Berdasarkan Vienna Convention 1961, ada beberapa fungsi pokok dari diplomasi, diantaranya adalah :

• Representation
• Information
• Protecting citizens
• Coordinating policy
• Administrative
• Promoting friendly relations

• Memajukan ekonomi;

Beberapa fungsi di atas sejalan dengan beberapa fungsi yang dikemukakan oleh Ammon dalam bukunya , Global Television and the World Shaping (dalam bukunya, , diantaranya adalah :

1. Sebagai aktivitas yang dikaitkan dengan dukungan (perlindungan) bagi warga negaranya yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Fungsi ini biasanya dijalankan oleh consular affairs.
2. Mengumpulkan dan melakukan interpretasi informasi
3. Memposisikan dan menempatkan negara dalam isu isu internasional
4. Mewakili negara di kancah internasional
5. Menjalankan public relations dalam kancah international
6. Menjalankan fungsi negosiasi
7. Manajemen krisis

Diplomasi Public dan Diplomasi Bisnis

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa public diplomacy atau diplomasi publik merupakan diplomasi yang tidak dilakukan secara tradisional, yakni antara pemerintah atau negara melalui perwakilan diplomatik mereka. Diplomasi publik dilakukan oleh aktor negara dengan aktor aktor non negara/pemerintahan.

Diplomasi publik menurut Alan K. Henrikson, Professor of Diplomatic History, dapat didefinisikan secara sederhana, sebagai pelaksanaan hubungan internasional oleh pemerintah melalui media komunikasi publik dan dengan berhubungan dengan berbagai entitas non-pemerintah (partai politik, perusahaan, asosiasi perdagangan, serikat buruh, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, kelompok etnis , dan sebagainya termasuk individu berpengaruh) untuk tujuan mempengaruhi politik dan tindakan tindakan dari  pemerintah (negara)lain. (Public diplomacy may be defined, simply, as the conduct of international relations by governments through public communications media and through dealings with a wide range of nongovernmental entities (political parties, corporations, trade associations, labor unions, educational institutions, religious organizations, ethnic groups, and so on including influential individuals) for the purpose of influencing the politics and actions of other governments).

Sementara Crocker Snow Jr. dari  Edward R. Murrow Center,  mengatakan bahwa
Diplomasi publik yang secara tradisional mewakili tindakan pemerintah untuk mempengaruhi publik luar negeri dalam proses kebijakan luar negeri telah meluas saat ini – dengan disengaja dan perencanaan – terhadap bidang pemerintah termasuk media, perusahaan multinasional, LSM dan organisasi berbasis agama sebagai peserta aktif dalam hal ini. (Public diplomacy that traditionally represents actions of governments to influence overseas publics within the foreign policy process has expanded today – by accident and design – beyond the realm of governments to include the media, multinational corporations, NGO’s and faith-based organizations as active participants in the field)

Dari kedua definisi tersebut secara umum diplomasi publik dipahami sebagai suatu upaya dari pemerintah atau negara untuk mempengaruhi publik internasional (negara lain) demi tercapainya kepentingan nasional suatu negara. Dengan demikian komunikasi yang terjalin dilakukan oleh negara atau pemerintah kepada khalayak publik internasional. Upaya ini dapat dilakukan dengan membentuk suatu badan tertentu. Pemerintah dalam hal ini bisa juga diwakili oleh element elemen dalam masyarakat misalnya kelompok kepentingan, NGO, dll.

Meski diplomasi publik memegang peran penting dalam hubungan international, diplomasi publik tidak dengan serta merta menggantikan diplomasi tradisional yang dilakukan oleh aktor negara dengan aktor negara (G to G). Namun keduanya justru dapat saling mendukung proses komunikasi di level internasional. Efek komunikasi yang diharapkan dari proses diplomasi publik adalah terbentuknya sikap publik international yang dapat mendukung kepentingan suatu negara. Lebih lanjut dukungan itu juga diharapkan secara tidak langsung dapat menjadi input atau bahkan juga pressure bagi pemerintah atau negara tersebut untuk mendukung kebijkan politik atau sikap politik negara lain.

Diplomasi bisnis

Perubahan tatanan ekonomi dan politik international yang demikian pesat saat ini mentransformasikan kembali hubungan antara negara dan non negara. Rekonfigurasi hubungan antara negara, sektor korporasi dan masyarakat tampak dari peran yang semakin besar dari aktor aktor non negara di level kekuasaan. Proses komunikasi yang dulu didominasi oleh aktor negara, nyatanya sekarang mengalami pergeseran. Globalisasi ekonomi nyatanya telah memunculkan peran yang lebih besar dari aktor aktor yang bergerak di sektor korporasi bisnis untuk telibat dalam pengambilan keputusan di tingkat international. Diplomasi ekonomi yang dulu hanya terbatas dilakukan negara kini juga banyak dilakukan oleh korporasi berskala global melalui apa yang disebut dengan diplomasi bisnis.

Berdasarkan definisi Saner dkk., diplomasi bisnis berkaitan dengan membangun dan mempertahankan hubungan positif (oleh eksekutif puncak atau wakilnya) dengan perwakilan pemerintah asing dan non-pemerintah stakeholder (ekonomi dan non-ekonomi) dengan tujuan untuk membangun dan mempertahankan legitimasi (menjaga citra perusahaan dan reputasi) dalam lingkungan bisnis di luar negeri (sebagaimana dikutip oleh Betlem, 2012)

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa diplomasi bisnis berupakan bentuk diplomasi yang dilakukan oleh korporasi terhadap pemerintah atau aktor negara yang berada di negara lain. Diplomasi bisnis ini menurut Wang (2006) tidak semata merupakan usaha korporasi untuk meletakkan dasar kepentingan bisnis di negara lain dengan membangun kerjasama saling pengertian, tapi juga merupakan usaha untuk menyebarluaskan atau mengkomunikasi nilai dan gagasan nasional mereka.

Dalam era globalisasi munculnya perusahaan ataupun korporasi bisnis berskala internasioanl (perusahaan multinasional) tidak dapat dihindari lagi. Usaha usaha yang dilakukan banyak negara untuk menarik investasi sebesar besarnya ke dalam negara tersebut memungkinkan terjadinya  ekspansi dan masuknya investasi besar besaran dari sejumlah korporasi berskala global untuk memperluas jaringan bisnis mereka.

Di satu sisi kemunculan dari sejumlah perusaahaan multinasional tersebut juga memunculkan banyak permasalahan dan konflik kepentingan, mulai dari semakin turunnya kepercayaan publik international, etika dan tanggung jawab sosial hingga berbagai kebijakan ekonomi yang mungkin tidak sejalan dengan aturan dan regulasi di negara negara tersebut. Sementara di sisi lain, korporasi membutuhkan dukungan dari publik dan negara tentu saja, sebagai pembuat kebijakan.

Organisasi  ataupun korporasi bisnis perlu melibatkan diri dalam diplomasi bisnis terutama karena perusahaan yang bersekala global perlu mengantisipasi konflik yang berasal dari lingkungannya, dan berkomunikasi dengan organisasi organisasi non bisnis, kelompok kelompok penekan, atau kelompok kepentingan lainnya dalam rangka mempengaruhi pembuatan kebijakan dari pemerintah asing.

Lebih lanjut Saner, Yiu, dan Muldoon berpendapat bahwa membangun dan mempertahankan hubungan dengan lingkungan bisnis saat ini adalah menjadi semakin penting untuk menciptakan peluang bisnis, karena perusahaan tidak bisa hanya bergantung pada daya saing dan efisiensi(Saner, Muldoon, dan Yiu, 2005 sebagaimana dikutip oleh Betlem, 2012)

Karena itu Interaksi dengan pemerintah dan menjadi sensitif terhadap tuntutan dan harapan dari organisasi non-pemerintah (LSM) menjadi semakin penting dalam lingkungan bisnis internasional saat ini (Betlem, 2012).

Beberapa peneliti bahkan telah menekankan pentingnya diplomasi bisnis di lingkungan bisnis yang kompleks saat ini. Agar dapat bertahan hidup, perusahaan multinasional membutuhkan kemampuan untuk mengelola interaksi yang kompleks dengan pemerintah dan pada saat yang sama mereka harus peka terhadap keinginan dan tuntutan dari meningkatnya jumlah LSM lokal dan internasional (Tim, 2012).

Dalam simposium yang bertema Peran Bisnis dalam Diplomasi Publik, Jay wang menyebutkan pentingnya keterlibatan korporasi international dlam public diplomacy, diantaranya karena :

1. Perusahaan melakukan ekspansi ke luar negeri, karena itu dibutuhkan otoritas dan legitimasi di pasar negara yang asing
2. Adanya opini publik yang negatif dari negara tertentu
3. Keterlibatan dalam membangun hubungan untuk memelihara daya saing seseorang dalam pasar yang semakin bersaing

Manajemen Diplomasi Bisnis

Perusahaan atau korporasi yang berskala international pada umumnya memiliki manajemen diplomasi bisnis berkaitan dengan (Saner, Yiu,Sandergaard, 2011)  :

1. mempengaruhi aktor sosial dan ekonomi untuk membuka dan menciptakan kesempatan kesempatan bisnis baru
2. bekerja dengan badan internasional yang berwenang membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aturan bisnis international
3. mencegah konflik potensial dengan stakeholders dan meminimalkan resiko politik

1. menggunakan berbagai alat dan media international untuk mengamankan reputasi dan citra korporasi